Dandim Himbau Warga Brebes Yang Masih Diperantauan Untuk Putus Mata Rantai COVID-19

Brebes – Komandan Kodim 0713 Brebes Letkol Infanteri Faisal Amri, SE melalui video singkat di media sosial berdurasi 1 menit 17 detik menghimbau kepada seluruh warga kabupaten Brebes terutama yang masih berada di perantauan untuk tidak melaksanakan mudik ataupun perjalanan jauh kemanapun. Selasa (07/04/2020).

Kata Dandim ini adalah “Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19) dan perlu diketahui bersama bahwa virus corona (covid-19) ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan orang yang sudah terjangkitpun, tidak langsung merasakan sakit, oleh karena itu untuk mengantisipasi agar tidak menularkan atau tertular, lebih baik dirumah saja” Tutur Letkol Faisal.

Ditambah juga masyarakat Brebes untuk melaksanakan pola hidup sehat, tidak berkerumun, serta jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun, olah raga teratur dan selalu berdo’a kepada Allah SWT, agar kita semua terhindar dari wabah virus corona (covid-19). Tambahnya.

Diakhir Himbauannya, Dandim menyerukan kalimat “Enyong Sehat, Rikane Sehat, Sedulur Kabeh Pada Sehat”. (Saya Sehat, Kamu Sehat, Saudara Semua Sehat). Brebes Sehat…Indonesia Kuat… (Utsm).

Kapendam : Tindakan Represif Karena Warga Tidak Bisa Dikendalikan

Semarang - Anggota TNI gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/WP yang sedang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD terpaksa bertindak represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad, Rabu (11/9/2019).

Hal tersebut dibenarkan Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, S.I.P, M.A.P., melalui sambungan telepon. 

Diterangkan Kapendam, kejadian itu bermula dari adanya pengerjaan proyek pemagaran tahap III  areal Lapbak Dislitbangad yang berlokasi di  Desa Brencong, Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen. Pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut, namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah. 

Kegiatan pemagaran yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro adalah untuk mengamankan aset negara. Selain itu, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area tersebut merupakan daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak. Namun demikian masyarakat tetap diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut dengan catatan tidak boleh mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sampai dengan ada keputusan lebih lanjut, imbuhnya.

“Perlu diketahui, berdasarkan Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 HA diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949. Saat ini tanah tersebut sudah masuk daftar Barang Milik Negara dengan Nomor Registrasi 30709034, jadi bukan milik warga”, tandasnya

Adanya pengusiran warga yang dilakukan oleh aparat dengan tindakan keras di lapangan karena masyarakat tidak mau meninggalkan area tersebut dengan cara baik-baik (persuasif). Masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat anarkis, maka terjadilah tindakan represif agar warga dapt meinggalkan lokasi, imbuhnya.

“Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jadi apa yang dilakukan TNI adalah kontitusional”, tegasnya.

Kapendam juga menegaskan, bahwa tindakan yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi dan mengajak masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Saat ini pekerjaan pemagaran untuk sementara dihentikan, tetapi kami minta masyarakat juga menghentikan aktivitasnya di sekitar area Lapbak.  Apabila masyarakat merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silahkan menuntut jalur hukum di pengadilan, pinta Kapendam.

Mengenai adanya korban yang terjadi baik di pihak aparat maupun masyarakat, sampai saat ini masih di crosscheck oleh petugas kami di lapangan, pungkasnya.(pendam/penrem/pendim0713)